Profil DTKJ

Tentang Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ)

Merupakan Lembaga Independen yang berkedudukan di daerah sebagai forum konsultasi dan koordinasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Dibentuk sejak tahun 2003

dengan Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai, dan danau serta penyebrangan di provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Pasal 244), dan Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Propinsi DKI Jakarta.

Tugas dan Fungsi DTKJ

FUNGSI

Memberikan saran kepada Gubernur guna pengambilan kebijakan mengenai transportasi di Jakarta.


TUGAS

Menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah di bidang transportasi.

8 Pilar dan Program kerja DTKJ Periode 2020-2023

Visi dan Misi kami tertuang dalam 8 pilar Agenda dan Program kerja DTKJ periode 2020-2023. Berikut 8 Pilar Tersebut :

1.Reformasi Organisasi

2.Kolaborasi Komunitas dan Stakeholder Transportasi

3.Penguatan Kebijakan Pendanaan Transportasi Publik

4.Menjaga Keseimbangan Supply - Demand Transportasi Publik

5.Percepatan Integrasi Transportasi dan Tata Ruang Untuk Penguatan Ekonomi

6.Implementasi Kebijakan Push-Pull Transportasi DKI Jakarta

7.Mendorong Perluasan Jaringan Transportasi Publik DKI Jakarta

8.Mendorong Pencapaian Mode Share Angkutan Umum Termasuk Pejalan Kaki dan Sepeda Sebesar 60 %

Anggota DTKJ Periode 2020-2023

Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD, MM, IPM.

(Ketua)

Berman Limbong, SH, MH.

(Wakil)

Devie Anggraeni Hadi, ST., MT.

(Sekretaris)

Wewenang

1.Meminta keterangan kepada pihak pengadu/pelapor dan pihak lainnya terkait permasalahan di bidang transportasi;

2.Memanggil setiap orang dan/atau lembaga terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan guna menunjang pengelolaan bidang transportasi;

3.Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.

Kegiatan

Audiensi | Dialog Publik | Kunjungan Lapangan dan Kolaborasi.

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kereta api, Sungai, dan Danau Serta penyebrangan di provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 (Pasal 244)

Tentang Transportasi.

3. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta.

4. Keputusan Gubernur Nomor 496 Tahun 2020

Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2023.

Unsur Keanggotaan DTKJ

DTK-J merupakan perwakilan dari berbagai unsur dan elemen masyarakat, seperti ;

1. Perguruan Tinggi,

2. Pakar Transportasi,

3. Pengusaha Angkutan,

4. Pengguna Jasa Transportasi,

5. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang transportasi,

6. Awak Angkutan,

7. Ex-officio Dinas Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polda Metro Jaya).